Efektivitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Konteksnya Dengan Pengelolaan Perizinan di Kabupaten Lombok Timutr (Study Kasus Izin Kapal Perikanan Laut)

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Final_Project

Efektivitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Konteksnya Dengan Pengelolaan Perizinan di Kabupaten Lombok Timutr (Study Kasus Izin Kapal Perikanan Laut)

Widiyanto - Nama Orang - Pengarang Utama;

enelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelayanan publik yang diterima oleh penerima pelayanan bidang Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur, khususnya terhadap jenis Perizinan yang mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah menimbulkan berbagai permasalahan pelayanan publik di bidang perizinan di Kabupaten Lombok Timur.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jumlah sampel yang diwawancara sebanyak 15 informan yang terdiri dari unsur pemerintah kabupaten dan masyarakat penerima layanan.
Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur sebagai instansi yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanaman modal dan perizinan satu pintu. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di perizinan bidang kelautan dan pertambangan mineral bukan logam, dahulu bernama Galian C, tidak lagi menjadi wewenang dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal tersebut mengakibatkan keluhan masyarakat dalam melakukan proses perizinan karena perizinan harus dilakukan melalui pemerintah provinsi yang memakan waktu cukup lama. Terdapat upaya lain yang dilakukan pemerintah provinsi dengan menempatkan personil dan tim teknis di Kabupaten Lombok Timur namun dari segi efektifitas tidak tercapai mengingat keputusan ada di pemerintah provinsi.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lombok Timur tidak lagi melayani perizinan di bidang pertambangan dan kelautan (Galian C), maka perlu adanya tugas bantuan dari Pemerintah Provinsi NTB ke Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, terutama dalam pengurusan perizinan pertambangan dan kelautan. Bagi penelitian lanjut disarankan untuk meneliti hubungan antara Pemerintah Provinsi NTB ke Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terkait pengurusan perizinan pertambangan dan kelautan tersebut.

Ketersediaan

TES18/027 TES 18/027 Prodi Magister Manajemen (Ruang Skripsi & Tesis) Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: TES 18/027
Penerbit: Jakarta : Universitas Trilogi., 2017
Deskripsi Fisik: -
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: NONE
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: -
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar