Image of Pengadilan pajak : proses keberatan dan banding

Text

Pengadilan pajak : proses keberatan dan banding

Keseimbangan antara kewajiban dan hak Wajib Pajak/Pengguna Jasa Kepabeanan atau Pengusaha Pabrik Barang Kena Cukai, dalam beberapa dekade dirasakan masih belum seimbang. Undang-undang perpajakan yang bersifat memaksa lebih banyak mewajibkan daripada memberikan hak-hak bagi Wajib Pajak. Sarana untuk mendapatkan keadilan selain di Direktorat Jenderal masing-masing, juga di Pengadilan Pajak yang dibentuk dengan UU Nomor 14 Tahun 2002. Pengadilan ini akan menjamin bahwa perlindungan dan pemulihan hak wajib pajak atas kebenaran yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan dijamin oleh undang-undang mulai dari UUD 1945 hingga Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman.

Ketersediaan
B00179343.04 ALI pProdi Akuntansi (Ruang Koleksi Umum)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
343.04 ALI p
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.,
Deskripsi Fisik
xiv, 286 hlm. ; 23 cm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-979-3258-54-6
Klasifikasi
343.04
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Edisi Revisi
Subjek
Taxation
Taxation--Law and legislation
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar